PERATURAN DEWAN PERS

Pedoman Pemberitaan Media Siber

Hal mengenai kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan/serta kemerdekaan pers merupakan hak asasi manusia (HAM) yang di lindungi oleh Pancasila, UUD 1945 dan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan salah satu bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan/serta kemerdekaan pers yang wajib untuk di hormati.

Media siber merupakan salah satu media yang memiliki karakter khusus sehingga memerlukan sebuah pedoman agar pengelolaan yang di perlukan dapat di lakukan secara professional, memenuhi fungsi, hak, serta kewajibannya yang sesuai dan merujuk pada Undang-Undang nomer 40 tahun 1999 berkaitan tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Oleh karena itu – dalam posisi ini, Dewan Pers bersama dengan organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun beberapa poin berkenaan dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber, sebagai berikut:

1. Ruang lingkup

Media siber merupakan segala bentuk media yang menggunakan wahana internet serta melaksanakan segala jenis kegiatan jurnalistik, yang memenuhi setiap aspek yang di tetapkan dalam persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang telah di tetapkan oleh Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna atau User Generated Content adalah segala isi yang telah di buat atau dipublikasikan oleh para pengguna media siber, yang terdiri dari gambar, artikel, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti forum, blog, kolom komentar pembaca atau pengunjung serta bentuk-bentuk lain.

2. Verifikasi serta keberimbangan berita

Secara umum, berita yang hendak di publikasikan harus melalui tahapan verifikasi. Berita yang berpotensi untuk merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita lain yang terkait untuk memenuhi tingkat akurasi berita serta keberimbangan berita.

Ketentuan dalam keterangan di atas dapat di kecualikan dengan berbagai syarat, seperti:

berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak sehingga wajib untuk segera di publikasikan

berita bersumber pada sumber pertama yang jelas, berkompeten, kredibel, dan memiliki nilai reputasi yang baik

seseorang yang menjadi subjek berita atau yang lainnya – yang harus di konfirmasi, tidak di ketahui dimana keberadaannya serta tidak dapat di wawancarai untuk mendapatkan informasi yang lebih menyeluruh.

media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih perlu mendapatkan verifikasi lebih lanjut yang akan di upayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan yang di dapatkan akan di muat pada bagian akhir dari berita yang sama, yang di tandai dengan tanda kurung dan menggunakan huruf italic atau miring.

Setelah memuat berita yang sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan, media wajib untuk meneruskan segala bentuk dan upaya verifikasi. Selain itu, setelah mendapatkan verifikasi sesuai dengan apa yang di inginkan, maka hasil verifikasi di cantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan memberikan sebuah tautan yang terhubung pada berita yang belum di verifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

Pada poin ini, seluruh media siber wajib untuk mencantumkan syarat dan ketentuan yang berlaku mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan kesepakatan yang telah disetujui serta isi dari Undang-Undang No. 40 tahun 1999 berkenaan dengan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sebagai dasar hukum seluruh kegiatan pers yang resmi. Selain itu, media siber juga mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan serta melakukan proses log-in terlebih dahulu, terutama untuk mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Akan tetapi, ketentuan mengenai detail dan aturan berkenaan dengan log-in akan di atur lebih lanjut. Dalam proses registrasi tersebut, media siber juga wajib untuk menyuruh setiap pengguna agar memberi persetujuan tertulis bahwa berita Isi Buatan Pengguna yang akan di publikasikan memenuhi beberapa persyaratan, seperti:

tidak memuat berita yang berisi kebohongan, fitnah, berita cabul serta sadis

tidak memuat isi berita yang berkenaan dengan prasangka tidak benar ataupun kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA; serta berita tidak memprovokasi untuk melakukan kejahatan

tidak memuat isi diskriminatif terkait perbedaan jenis kelamin serta bahasa keseharian, serta tidak merendahkan mertabat orang yang lebih lemah, miskin, sakit, cacat jiwa maupun cacat jasmani.

media siber memiliki sebuah kewenangan yang mutlak untuk mengedit bahkan menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan kesepakatan dan peraturan yang telah di sebutkan dalam butir C

media siber wajib untuk menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang di anggap bertentangan dengan isi dari kesepakatan dan peraturan yang telah di tetapkan sebagaimana di sebutkan di awal. Mekanisme tersebut pun juga harus di sediakan pada bagian yang mudah untuk di akses oleh para pengguna secara umum

media siber wajib untuk menyunting, menghapus, serta melakukan apapun yang merupakan upaya untuk melakukan koreksi terhadap setiap Isi Buatan Pengguna. Jika menemukan beberapa kesalahan atau ketidaksesuaian isi sebagaimana aturan yang telah di tetapkan, maka wajib untuk melaporkan selambat-lambatnya 2×24 jam setelah pengaduan yang di terima.

media siber yang telah memenuhi kriteria pemberitaan yang baik tidak di bebani tanggung jawab terhadap segala permasalahan lain yang mungkin di timbulkan karena suatu hal yang lain.

media siber harus bertanggung jawab penuh terhadap Isi Buatan Pengguna yang telah di laporkan bila tidak mengambil koreksi yang di haruskan setelah batas waktu sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan.

4. Ralat, Koreksi dan Hak Jawab

Untuk pemberitaan mengenai ralat, koreksi dan hak jawab, media siber wajib mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta Pedoman Hak Jawab yang telah di tetapkan oleh Dewan Pers secara umum.

Keseluruhan ralat, koreksi, serta hak jawab wajib untuk di tautkan pada berita yang di ralat, dikoreksi dan atau hak jawab yang sesuai. Bila suatu berita dalam media siber tertentu akan disebarluaskan media siber lain, maka:

tanggung jawab dari media siber pembuat berita terbatas hanya pada media yang di publikasikan pada media siber tersebut dan/atau media siber yang berada di bawah otoritasnya secara teknis

koreksi berita secara menyeluruh di lakukan oleh sebuah media siber. Selain itu, koreksi juga harus di lakukan oleh media siber lain yang mengambil dan mengutip berita yang sudah di publikasikan oleh media siber yang dikoreksi tersebut

media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber tetapi tidak melakukan koreksi atas berita yang dikutip sesuai apa yang di lakukan oleh media siber pemilik atau pembuat berita tersebut, wajib untuk bertanggung jawab secara penuh atas resiko serta hal yang mungkin saja terjadi berkenaan dengan akibat hukum yang di timbulkan dari berita tersebut

sesuai dengan Undang-Undang Pers yang berlaku, maka media siber yang tidak melayani hak jawab dapat di jatuhi sanksi hukum pidana, paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

5. Pencabutan berita

Berita yang telah dimuat dan di publikasikan tidak dapat di cabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi. Adapun pencabutan berita dapat dilakukan karena permasalahan yang terkait dengan isu SARA, kesusilaan, terkait masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasar kepada pertimbangan khusus lain yang di tetapkan oleh Dewan Pers secara kelembagaan.

Media siber lain wajib untuk mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah di cabut sebelumnya. Pencabutan berita tersebut wajib disertai dengan alasan yang jelas dan di umumkan secara viral kepada publik.

6. Iklan

Media siber wajib dan secara tegas harus mampu membedakan antara produk berita serta iklan. Setiap berita/arikel/isi/konten yang merupakan sebuah iklan dan ataupun isi yang berbayar, maka wajib untuk mencantumkan keterangan, seperti “advertensi”, “iklan”, “ads”, “sponsored”, atau kata lain yang dengan jelas menunjukkan bahwa berita maupun artikel tersebut merupakan sebuah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib untuk menghormati aspek-aspek mengenai hak cipta sebagaimana yang telah di atur dalam perundang-undangan yang berlaku, yang di tetapkan sebagai landasan hukum.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib untuk mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini secara jelas dan terang pada laman media untuk memudahkan pembaca dan pengguna layanan.

9. Sengketa

Penyelesaian segala jenis sengketa yang terjadi karena suatu masalah atau ketidaksesuaian mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini akan diselesaikan secara langsung dan juga transparan oleh Dewan Pers.